Masalah kemiskinan dan pengangguran juga termasuk yang diminta lebih jadi perhatian oleh fraksi DPRD. Hal itu mengingat angka kemiskinan di kota kecil 2 kecamatan dengan penduduk sekitar 62.000 jiwa itu masih cukup tinggi.
Sebagai informasi, angka kemiskinan di kota ini sekitar 5,4 %, pengangguran sekitar 5,7 %. Dan itu adalah bagian dari persoalan sosial di Kota Padang Panjang, di samping masaalah seperti lansia terlantar 200 orang lebih, desabelitas 346 orang yang sebagian terlantar, dan rumah tidak layak (Rutilahu) 200-an unit.
Persoalan Rutilahu, terpisah sebelumnya Kepala Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang, Alvisena melalui Kabid Perkim, Riki Rosdian, menyebut jumlah 200-san unit itu sudah jauh berkurang. Tadinya, sekitar 5 tahun lalu, jumlahnya sekitar 520 unit. Bisa jauh berkurang, hasil kegiatan bantuan rehab Rutilahu dari Kementerian PU-PR, Pemko Padang Panjang, dan BAZNas kota ini.
Kegiatan rehab Rutilahu dengan dana APBD Kota Padang Panjang sebagian besar merupakan program Pokir Anggota DPRD. Sedang kegiatan bantuan rehab Rutilahu dari Kementerian PU-PR, sebagian hasil perjuangan kalangan Anggota DPRD Padang Panjang ke Anggota DPR-RI mengarahkan program Pokirnya ke kota ini.
Komentar