Malah dalam pandangan Yosmeri, JPS harus bisa memfasilitasi pertemuan, atau diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh Minang, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam sebuah ruangan. Kemudian dari diskusi tadi dilahirkan lah, rekomendasi-rekomendasi. Ini penting agar masyarakat Sumbar terhindar dari politik identitas dan pecah belah, yang selama ini dirasakan.
Ke depan, sebutnya, JPS harus ikut berperan membuat Pilkada Serentak 2020 di Sumbar berlangsung dengan aman dan sukses. Karena JPS merupakan tempat berhimpunnya para pemimpin redaksi media, yang merupakan pengambil keputusan, maka tugas JPS lah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pilkada yang bermartabat.
Apa yang dihasilkan JPS bukan saja menjadi pedoman bagi masyarakat pemilih semata, tapi juga terhadap partai politik dan para calon yang akan maju di pilkada. “Untuk partai politik, berdasarkan kriteria yang dikeluarkan, bisa dicari calon yang sesuai dengan kebutuhan pembanguan Sumbar ke depan. Sementara bagi para calon kepala daerah, data, informasi, pandangan dan aspirasi yang berkembang, bisa dijadikan referensi untuk visi misi,” tutup Yosmeri. (Rel)
