Di balik itu, respons terhadap persoalan kekerasan di Nduga yang diwanai aksi-aksi penertiban dan pengamanan seharusnya dievaluasi. Tuntutan penarikan pasukan non-organik oleh sebagian kalangan sejatinya dimaknai sebagai bagian dari kritisisme masyarakat terhadap peran dan fungsi aparatus keamanan selama ini. “Sebab mereka adalah subjek bagi ketentraman, keamanan dan kedamaian,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan bahwa eskalasai kontak senjata yang melibatkan Pihak Keamanan dan mereka yang disebut sebagai kelompok kriminal serta separatis yang semakin meningkat, juga memerlukan evaluasi.
“Tidak hanya itu, kontak senjata antara aparat kepolisian dan TNI yang seringkali terjadi dan menyisakan korban pun sudah cukup memuat kita mempertanyakan keberadaan mereka, apakah menjadi berkah atau masalah bagi Papua,” paparnya.
Sebagai representasi regional dan teritorial, Yorrys mengapresiasi berbagai kebijakan dan langkah anitisipatif pemerintah. Tapi bukan berarti langkah-langkah tersebut dirasa cukup di tengah persoalan-persoalan kekerasan justru semakin menjadi-jadi. “Tanpa evaluasi, kita tidak akan berhenti menyaksikan berbagai anomali kebijakan yang ada di Papua,” cetusnya.
