Spiritsumbar.com, Jakarta – Rentetan kekerasan di Papua pasca peristiwa Nduga pada Desember 2018 lalu semakin meningkat.
Hal itu bahkan sejalan dengan penambahan ribuan pasukan non organik yang dikirim ke Papua yang berangsur-angsur sepanjang 2019.
Pada saat yang sama, berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat Papua maupun kelompok-kelompok yang disebut-sebut selama ini sebagai kriminal maupun separatis, justru semakin meningkat.
Pada awal tahun 2020, sejumlah peristiwa bahkan mengemuka di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai objek-objek vital. PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika berulang kali menjadi objek kekerasan.
Artikel Lainnya
Seakan menunjukkan bahwa kebijakan penambahan pasukan di Papua justru menuai respons reaktif dan cenderung perlawanan dari kelompok kriminal ataupun mereka yang disebut-sebut sebagai kelompok separatis.
Sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh.
“Ribuan pasukan non-organik yang sedang berada di Papua tidak lagi mampu memberi rasa aman. Tapi sebaliknya, mereka menghadirkan situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan,” ucapnya.
