Selasa , 21 September 2021
Depan - Headline - Wujud Good Governance dan Clean Goverment di Tanah Datar
Wujudkan Good Governance dan Clean Goverment di Tanah Datar
Wujudkan Good Governance dan Clean Goverment di Tanah Datar

Wujud Good Governance dan Clean Goverment di Tanah Datar

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Pagaruyung – Guna mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment, birokrasi yang akuntabel, bersih dan efesien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Hardiman dihadapan Staf Ahli Bupati, Narasumber dari Kemendagri, kepala OPD beserta jajarannya dalam acara Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, di Aula Kantor Bupati Pagaruyung, Kamis (9/8/2018).

Sekda Hardiman menambahkan, Reformasi Birokrasi adalah upaya mencapai Good Governance dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur. “Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk ciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan berkinerja tinggi, mampu melayani, sejahtera dan memiliki kode etik tinggi dengan menetapkan delapan area perubahan yakni perubahan organisasi, tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan budaya kerja,” ungkap Hardiman.

Kemudian, tambah Hardiman, ada informasi yang perlu menjadi perhatian bersama dimana sesuai laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tanah Datar Tahun 2017 yang disampaikan tahun 2018 oleh Kemenpan RB RI, kita peroleh nilai 53,48 atau masuk kategori CC. “Sesuai rekomendasi terhadap nilai yang diterima Tanah Datar, perlu dilakukan percepatan perbaikan dengan melakukan mengintensifkan peran tim reformasi biroraksi, mendorong penerapan e-government, meningkatkan peranan kinerja dan SDM, memperkuat sistem pengendalian, membangun unit kerja serta secara berkala melakukan survey persepsi pelayanan publik,” kata Sekda.

Diakhir penyampaiannya, Sekda berharap semua kepala OPD dan peserta lainnya yang mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. “Manfaatkan ilmu yang diperoleh dari narasumber kita, sehingga kita semua bisa melaksanakan reformasi birokrasi lebih baik dan lebih cepat lagi untuk Tanah Datar yang lebih sejahtera,” tukas Hardiman.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Adriyanti Rustam melaporkan, pelaksanaan sosialisasi didasari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Biorokrasi 2010-2025, PermenPAN RB nomor 9 tahun 2011 dan Permendagri RI Nomor 11 Tahun 2015. “Berdasarkan Perpres dan beberapa Peraturan Menteri, kita laksanakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah khususnya kepala perangkat daerah selaku tim pelaksana reformasi birokrasi menambah wawasan mengenai nilai dasar reformasi birokrasi serta cara dan metode penyusunan roadmap reformasi birokrasi,” sampai Adriyanti.

Sehingga, tambah Adriyanti, sosialisasi dengan menghadirkan Kabag Fasilitasi Reformasi Birokrasi Sekjen Kemendagri RI sebagai narasumber bisa menciptakan persamaan persepsi dan kesepahaman mengenai pentingnya percepatan reformasi birokrasi di daerah serta OPD diharapkan mampu menyusun program kegiatan yang mendukung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.  (DVD)

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Masyarakat Cemas, Sekdaprov Sumbar : Tidak Ada Pungutan untuk Jabatan dan Penerimaan CPNS

SPIRITSUMBAR.com, Padang – Hangatnya isu mutasi, rotasi, promosi pejabat eselon II, eselon III dan dan ...