Warga Padang Resah, Retribusi Sampah Naik Dua Kali Lipat , LPS Bergaya Pegawai Kantor

Warga Sering Menjerit Lantaran Sampah Dibiarkan Berhari-Hari

oleh

Padang, SPIRITSUMBAR.COM – Warga Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengeluhkan kenaikan retribusi sampah yang melonjak sejak Maret 2025. Kini, tarif mencapai Rp24.437 per bulan, padahal sebelumnya hanya Rp10.000. Kenaikan ini terlihat jelas dalam tagihan air PDAM.

Selain itu, sampah juga sering menggantung berhari-hari. Lantaran  pemungutan sampah bekerja seperti pegawai negeri. Jika tanggal merah, mereka juga ikut meliburkan diri.

Herry (40), warga Padang, menyampaikan kekagetannya saat melihat tagihan. “Saya kaget, retribusi sampah naik drastis,” katanya, Rabu (9/4/2025). Ia juga mengaku masih membuang sampah sendiri ke kontainer sekitar rumah, namun tetap membayar penuh.

Hal senada disampaikan Evi, warga lain. Ia mengaku membayar dua kali. “Pertama melalui tagihan PDAM, lalu ke petugas swadaya yang ambil dari rumah,” jelas Evi. Sampai saat ini, belum ada petugas resmi yang melayani pengambilan langsung dari rumahnya.

Anehnya, kehadiran Lembaga Pemungut Sampah (LPS) justru menimbulkan masalah. Warga banyak yang mengeluh, lantaran sampah tak diambil secara rutin.

Ironinya, para pengurus LPS  juga membikin jadwal sesuai dengan keinginan mereka. Alhasil, ketua RT yang jadi tumpuan kekesalan warga.

Ketua RT 04 RW 11 Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Saribulih mengatakan keberadaan LPS idealnya bukan untuk mengambil alih tugas pemungut sampah yang sudah ada.  Mereka, mestinya memiliki pemikiran untuk pengelolaan sampah.

“Sekarang tugas LPS hanya sekedar   mengambil tugas para pemungut sebelumnya. Mestinya, mereka melakukan pengelolaan sampah. Mulai dari pemilahan sampai daur ulang serta melahirkan bank sampah,” ujar Saribulih yang telah memiliki sertifikat kursus AMDAL A dikeluarkan Prodi Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang ini.

Saribulih berharap, orang yang ditempatkan di LPS harus memiliki kualifikasi. Hal ini bertujuan, pengelolaan sampah bisa lebih optimal.

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, menanggapi kondisi ini. Ia meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, segera mengambil langkah konkret. “Kalau begini, apa solusi Bro Wako?” ujarnya saat ditemui di kedai kopi di Padang.

Toaik, sapaan akrabnya, menekankan agar Wali Kota cepat bertindak. “Bro Wako dikenal sigap, jadi harus gercep menangani masalah ini,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah segera merespons keluhan agar kesejahteraan warga tetap terjaga. “Jangan sampai warga terus resah karena pelayanan tidak sebanding dengan tarif,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Padang Fadly Amran merespons cepat persoalan tersebut. Ia menyatakan siap menindaklanjuti pengelolaan sampah di kota itu. “Siap, ini akan segera kita tindaklanjuti,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Ketua JPS.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Menarik dibaca