“Kedepan persoalan Sapras sektor pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Disisi lain Suwirpen berharap untuk menekan angka kemiskinan agar sektor pertanian bisa berjalan lebih maksimal, 52 persen lebih masyarakat Sumbar menggantungkan hidup mereka pada hasil alam. Jadi pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Nantinya bantuan-bantuan mesti disalurkan dalam upaya meningkatkan produksi petani hingga nilai jual yang layak untuk mensejahterakan mereka.
“Pemerintah daerah mesti membantu petani, meski peran mereka sentral namun kenyataannya hidup mereka jauh dari kata layak,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen (43.671 jiwa) menjadi 0,41 persen (23.253 jiwa).
Sementara tahun 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022. Sehingga, ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
“Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim,” katanya.
