Di sisi lain, Suwirpen juga menyinggung perihal kelangsungan Perguruan Tinggi (PT) di Sumbar. Menurutnya PT harus kembali ke masa jaya dahulu, dimana banyak orang-orang Indonesia yang belajar ke Sumbar. Secara keseluruhan untuk dunia pendidikan Sumbar, DPRD telah mengalokasikan anggaran total 20 persen dari total APBD, namun mayoritas alokasi tersebut banyak digunakan untuk oprasional atau gaji tenaga pendidik.
“Kedepan persoalan Sapras sektor pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Disisi lain Suwirpen berharap untuk menekan angka kemiskinan agar sektor pertanian bisa berjalan lebih maksimal, 52 persen lebih masyarakat Sumbar menggantungkan hidup mereka pada hasil alam. Jadi pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Nantinya bantuan-bantuan mesti disalurkan dalam upaya meningkatkan produksi petani hingga nilai jual yang layak untuk mensejahterakan mereka.
“Pemerintah daerah mesti membantu petani, meski peran mereka sentral namun kenyataannya hidup mereka jauh dari kata layak,” katanya.
