“Untuk PPDB akan segera kami sampaikan pada kepala dinas. Terutama agar sekolah swasta dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PPDB,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Budiman saat pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta melalui komunikasi dua arah yang konstruktif.
Menurutnya, komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama. Salah satunya terkait PPDB. Ia menilai perlu kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah swasta dan sekolah negeri agar tidak terjadi gesekan terkait PPDB.
“Permasalahan ini akan kami tindaklanjuti di DPRD. Apapun aspirasi, apalagi itu jika terkait pendidikan mesti kita carikan solusi sesegera mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, untuk bantuan dana.hinah bagi sekolah swasta, Evi Yandri mengatakan bisa dibiayai dari dana pokok pikiran (pokir) pimpinan dan anggota dewan selama proses proses pengajuan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kepala daerah, melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, dapat mengakses program ini dengan menyampaikannya kepada DPRD. Bantuan hibah ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta, bahkan universitas, untuk mendukung sarana prasarana dan kegiatan lainnya,” papar Evi Yandri.
