Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui kementerian perdagangan agar mempertimbangkan kembali agar membatalkan rencana importasi beras ini. Ia mendorong pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) agar menyerap gabah petani dengan masif. Karena kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan. Yakni, menyelamatkan petani, memenuhi stok cadangan beras nasional dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dalam jumlah terlalu banyak yang berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke masyarakat.
“Tahun 2019 kan sudah jadi pelajaran adanya 20 ribu ton beras yang kadaluarsa. Bahkan pada saat itu beras-beras terancam membusuk di gudang-gudang logistik. Ini kan selain mubazir uang negara, juga sangat miris terhadap situasi masyarakat terutama petani yang seharusnya kesejahteraannya meningkat tapi melambat akibat ketidak efisienan dampak kebijakan”, jelas Nevi.
Nevi Mengatakan, semua lembaga sudah memprediksi akan ada kenaikan produksi beras dari januari hingga April. Mulai dari BPS, Kementan, bahkan lembaga non pemerintah memprediksi produksi beras RI pada 2021 akan mencapai angka kecukupan dibanding tahun lalu.
“Saya berharap, pemerintah ini sinkron antara kementerian teknis dan non teknis seperti kemendag. Harus harmonis dalam kebijakan untuk menghindari ketidak efisieanan anggaran negara maupun menghindari kerugian lebih besar di masyarakat. Mulai saat ini miliki jiwa patriotik untuk membela rakyat kecil. Jangan sampai kekuasaan yang ada sekarang digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak”, tutup Nevi Zuairina.
