“Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET (Harga eceran tertinggi.red). Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tataniaga,” ketus Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui kementerian perdagangan agar mempertimbangkan kembali agar membatalkan rencana importasi beras ini. Ia mendorong pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) agar menyerap gabah petani dengan masif. Karena kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan. Yakni, menyelamatkan petani, memenuhi stok cadangan beras nasional dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dalam jumlah terlalu banyak yang berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke masyarakat.
“Tahun 2019 kan sudah jadi pelajaran adanya 20 ribu ton beras yang kadaluarsa. Bahkan pada saat itu beras-beras terancam membusuk di gudang-gudang logistik. Ini kan selain mubazir uang negara, juga sangat miris terhadap situasi masyarakat terutama petani yang seharusnya kesejahteraannya meningkat tapi melambat akibat ketidak efisienan dampak kebijakan”, jelas Nevi.
