Beranda - Info Terkini - Viral di Media Sosial, Anggota Dewan Kota Solok Kecipratan BLT

Viral di Media Sosial, Anggota Dewan Kota Solok Kecipratan BLT

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com-Solok– Pemerintah  Republik Indonesia  telah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta. Banpres ini diperuntukan bagi pelaku usaha mikro atau UMKM yang terdampak Covid-19.

Di Kota Solok, pada tahap pertama ini, masih banyak UMKM yang belum kebagian jatah dan  harus terpaksa menunggu Banpres tahap dua. Disaat menunggu dalam ketidak pastian itu beredar kabar, anggota DPRD Kota Solok terdaftar sebagai salah satu penerima Bantuan presiden  ini.

Sontak kabar ini viral di media sosial fecebook. Si wakil rakyat itupun dibully dan dimaki-maki nitizen. Tak terima dimaki-maki Anggota DPRD Kota Solok itupun angkat bicara.

“Saya memang terdaftar sebagai penerima, akan tetapi saya tak pernah mengajukan permohonan bantuan,”ujar Leo Murphy di Solok,Senin (19/10).

Dikatakannya, ia telah menghubungi Bank BRI untuk membatalkan dirinya sebagai penerima bantuan presiden tersebut, akan tetapi pihak perbankkan mengatakan bantuan itu tidak bisa ditolak.

Karena makian di medsos tidak lagi hanya ditujukan kepada dirinya pribadi, melainkan telah merembet ke calon walikota dan wakil walikota yang diusung partainya, ia lantas memberikan klarifikasi.

Ketua HIPMI ini mengakui kalau kalrifikasi yang ia berikan agak terlambat. Namun  arena telah menyerempet kepada orang lain yang tak tau apa apa, ia harus memberikan penjelasan sejelas-sejelasnya, agar masalah ini tidak dipolitisir pihak yang tak bertanggung jawab.

Ia mengaku telah melakukan konfirmasi ke jajaran pimpinan Pegadaian setempat, seluruh data UMKM yang memakai jasa kreditnya di tahun 2017-2019, memang diverifikasi oleh orang pusat dan ada namanya disana. Karena pada rentang waktu tersebut memang pernah jadi nasabahnya. Namun dia kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajukan.

“Pada tahun 2019 itu saya tinggal di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, sekarang saya sudah pindah ke Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah. Itu artinya saya tak pernah mengusulkan permohonan bantuan lewat Dinas Koperindag beserta Kelurahan. Melainkan berdasar data di Pegadaian karena pernah menjadi nasabahnya, pada tahun 2017 dan dilunasi tahun 2019,”tukasnya.

Sementara itu,  Kepala Cabang BRI  Solok melalui Kepala Unit BRI Air Mati, Irfan Afrinaldi pun angkat bicara. Menurutnya, BRI hanya menjadi penyalur dan bukan pengambil keputusan untuk menentukan siapa-siapa orang yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.

“Pengusul bantuan tak harus pribadi yang bersangkutan. Calon penerima bantuan dapat pula diusulkan oleh koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Calon penerima bantuan ini bisa pula diusulkan kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK,”ujar Irfan Afrinaldi.

Dijelaskannya, pengusul bantuan untuk Leo Murphy tersebut ke pusat bisa jadi  Pegadaian, Koperasi, atau Dinas koperindag, berdasarkan data pelaku UMKM yang yang pernah menjadi nasabah atau debitur instansi  tersebut.

Bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat yang tidak berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri ataupun Pegawai BUMN, serta tidak sedang menerima kredit perbankan.

Masuknya nama Leo Murphi, kata Irfan, sebelum menjadi anggota DPRD, Leo pernah tercatat sebagai nasabah Pegadaian, meminjam disana. Dengan dasar data tersebut ia dikategorikan dalam status sebagai penerima bantuan, dan setelah dicheck di sistem BRI, memang ada datanya. Namun, telah terblokir secara sistem, dan gugur karena statusnya sebagai anggota dewan. Ia juga tidak ada memverifikasi datanya.

Senada dengan itu, Divisi Hubungan Kelembagaan Pegadaian Cabang Solok, Efi Rozi, mengatakan,  bantuan tersebut ditujukan bagi nasabah yang pernah mengajukan pinjaman mikro, dan diacak datanyanya oleh orang pusat.

Namun demikian katanya, Pegadaian Cabang Solok tidak tahu terkait proses ataupun kriteria penerima. Karena data di lembaga tersebut berjenjang dan terkoneksi ke Pegadaian Pusat dan prosesnya langsung di lembaga pusat. Bahkan ia mengaku, untuk data penerima bantuanpun, pihaknya tidak mendapat informasi.

“Kami pun dari pihak pegadaian Solok khususnya, tidak tau siapa-siapa saja yang dapat bantuan tersebut. Kalau tidak mau ambil, juga tidak apa-apa. Intinya, kita tidak pernah mengajukan, kriterianya kita tidak tau, dan kita tidak tau yang dapat siapa, karena informasinya pun langsung ke Handphone nasabah,” ujar Efi Rozi. (eri)

Tentang Eri Satri

mm

Baca Juga

Bareskrim Polri Selidiki Pelanggaran Paslon Pilgub Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni

SPIRITSUMBAR.COM, Jakarta—Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu pasangan calon Pilgub Sumatra Barat ...