Menurutnya, peraturan yang dibuat secara terburu-buru menuai banyak kekurangan. Tentu saja akan ada revisi karena undang-undang ini dibuat terburu-buru melalui fast track legislation,” kata Feri melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 26 November 2022.
Kebijakan pembangunan IKN mendapat sedikit dukungan publik selama fase penetapan agendanya. Karena merupakan pekerjaan yang masif dan berbiaya mahal. Beberapa pihak yang menentang proyek ini mengangkat aspirasi mereka dengan beradvokasi.
Advokasi kebijakan mengacu pada tindakan advokasi yang mencoba mempengaruhi atau memengaruhi kebijakan. Salah satu bentuk advokasi adalah advokasi digital. Pihak kontra beradvokasi secara digital melalui platform petisi online.
Pemindahan ibu kota negara sudah sewajarnya memunculkan opini pro dan kontra pada khalayak publik. Tentunya karena semua pihak memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda.
Meskipun begitu, masyarakat Indonesia tentu mengharapkan pembangunan Ibukota Nusantara. Agar mampu menghadirkan dampak-dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nyata.
