Tidak hanya itu, Ia juga meyakini akan adanya pemerataan dan kesempatan kerja yang banyak dalam pemindahan Ibu Kota Negara ini. Sehingga bisa mendorong perumbuhan ekonomi yang baik.
Pro dan kontra terkait UU IKN ini masih terus berlanjut hingga kini. Padahal UU ini sudah diresmikan pada tanggal 18 Januari 2022 oleh DPR RI. Salah satu bentuk tindak lanjut dari UU ini adalah dengan revisi UU IKN ini karena dinilai di sahkan secara terburu-buru.
Feri Amsari seorang Pengamat Tata Negara menyampaikan bahwasanya ia tak terkejut dengan rencana revisi UU IKN ini. Ia menilai revisi undang-undang yang belum genap setahun itu menunjukkan sikap grasah-grusuh pemerintah di awal pembentukannya.
Menurutnya, peraturan yang dibuat secara terburu-buru menuai banyak kekurangan. Tentu saja akan ada revisi karena undang-undang ini dibuat terburu-buru melalui fast track legislation,” kata Feri melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 26 November 2022.
Kebijakan pembangunan IKN mendapat sedikit dukungan publik selama fase penetapan agendanya. Karena merupakan pekerjaan yang masif dan berbiaya mahal. Beberapa pihak yang menentang proyek ini mengangkat aspirasi mereka dengan beradvokasi.
Advokasi kebijakan mengacu pada tindakan advokasi yang mencoba mempengaruhi atau memengaruhi kebijakan. Salah satu bentuk advokasi adalah advokasi digital. Pihak kontra beradvokasi secara digital melalui platform petisi online.
