Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia.
5. Masa Orde Baru
Pada masa ini, uang yang diterbitkan adalah seri Sudirman. Terdiri atas pecahan Rp1.00, Rp2½.00, Rp5.00, Rp10.00, Rp25.00, Rp50.00, Rp100.00, Rp500.00, Rp1.000 Rp5.000 dan Rp10.000.
Uang terbitan masa orde baru ini ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro dan Direktur Bank Indonesia, Suksmo B Martokoesoemo. Namun, pada tanggal 23 Agustus 1971, justru terjadi devaluasi mata uang Rupiah sebesar 10%. Hal tersebut mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik, yang awalnya Rp378.00 menjadi Rp415.00.
Tahun 1975, terdapat seri baru yang dirilis dan diedarkan di masyarakat Indonesia. Yakni nominal Rp1.000 dengan gambar Pangeran Diponegoro, nominal Rp5.000 dengan gambar nelayan, dan nominal Rp10.000 dengan gambar relief Candi Borobudur.
