“Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada pelaksanaan Pilkada di tengah pendemi 19 ini dimungkinkan akan menurun, ini menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu agar mampu menjamin kesehatan dan keselamatan,” lanjutnya.
Pada saat yang sama, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa peran dan fungsi pemerintah daerah penting untuk menjaga pelaksanaan PIlkada berkualitas, berintegritas dan bebas Covid-19.
“Terkait masalah di Kaltara, wilayah sangat luas dan banyak perbatasan 4 kabupaten dan 1 kota. Selain itu yang perlu diperhatikan pandemi covid-19, masalah logistik masih dikejar agar tepat waktu. Pemerintah daerah menjamin masalah anggaran, stabilitas keamanan, netralitas ASN kami jaga betul, selain itu kita jaga betul politik Sara dan politik uang,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto mengatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan semua stakholder, pIlkada bagian dari demokrasi dan tidak boleh dicederai dan menodai proses demokrasi tersebut, kami berkomitmen menyukseskan setiap tahapan PIlkada.
“Kondisi pandemi covid-19 menjadi tantangan, namun di sisi lain pusat pasti punya pertimbangan penting dan mendesak. Pemerintah perlu menjain hak konstitusi dan penundaan bukan solusi, daerah perlu dipilih pimpinan definitif untuk kebijakan strategis, kami berkomitmen melaksanakan dengan prokes yang ketat,” ungkap Effendhi.
