Spiritsumbar.com, Jakarta – Tim Kerja (Timja) Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Rekomendasi yang didasarkan lima telaah tersebut disampaikan Ketua Timja Pimpinan DPD RI Nono Sampono, sebagai rekomendasi kepada Ketua DPD RI untuk kemudian diambil sebagai sikap Lembaga.
Dikatakan Nono, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP, harus diubah secara total dan mendasar. Dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma Undang-Undang. Karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD NRI 1945.
“Dimana sudah tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah,” ujar Nono dalam acara malam silaturahim Pimpinan DPD serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI di rumah jabatan Ketua DPD RI, di Jalan Denpasar Raya, Minggu (5/6/2020) malam.
“Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi tidak ada opsi lain selain menolak,” ujarnya.
