Yang sangat menarik dari rekomendasi tim ahli KLHS Unand pimpinan Prof.Ardanis itu adalah dua pandangan terkait upaya efisiensi lahan. Sebab, Kota Padang Panjang dengan luas hanya 23 KM2 (versi peta PPDA) atau 29,17 KM2 (versi peta Jantop-RI), sisa lahan kosong yang relatif layak dibangun sudah sangat minim.
Berdasarkan data di draf revisi Perda RTRW Kota Padang Panjang, sisa lahan kosong di Kota Padang Panjang sekarang tinggal sekitar 1.600 Ha. Itu terdiri dari, pertama areal sawah sekitar 630 Ha (versi peta Jantop atau 587 Ha (versi peta PPDA); kedua, areal ruang terbuka hijau (RTH) sekitar 960 Ha.
Khusus terkait areal RTH 960 Ha, itu lebih banyak kawasan lindung (hutan penyangga) dengan topografi sebagian dengan kemiringan 65 derajat lebih, sebagian lembah dan bukit. Sisanya, tegalan dan hutan milik rakyat. Praktis, secara kontur tanah tidak banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan fisik kota.
Makanya, kemunculan wacana agar pola rancang bangunan gedung di Padang Panjang dikembangkan jadi bertingkat terus menguat sejak 2000. Begitu juga ide pembangunan Rusunawa/mi (Rumah Susun Sewa/hak milik) bagi warga ekonomi menengah ke bawah, apartemen (menengah ke atas).
