Khusus untuk sengekta tentang informasi dikecualikan celah media tidak dimungkinkan setelah pemeriksaan awal majelis komisioner melanjutkan ke sidang pemeriksaan bukti dan saksi, bahkan bisa saja informasi dikecualikan itu dilakukan uji kepentingan oleh majelis. Jika informasi dikecualikan jika dibuka untuk kepentingan luas maka majelis akan membatalkan uji konsekuensi badan publik terhadap informasi dikecualikan dimaksud.
Begitu simplenya bersengketa informasi publik di Komisi Informasi ada time line waktu 100 hari sejak permohonan diregister atau disidang pertamakan, tidak dipungut biaya apapun atas persidangan. Jadi tunggu apalagi wahai warga negara Indonesia dan lembaga berbadan hukum Indonesia, mengalami ketersekatan informasi ayo tembuh jalur elegan yakni sengketakan ke Komisi Informasi. Terima kasih
Salam Transparansi…(*)
Tip & Trik
