Tidak dijawab, atau dijawab tapi publik selaku pemohon tidak puas, maka UU KIP memerintahkan pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID badan publik dimaksud. Di sini ada 30 hari kerja badan publik memberikan atau menjawab informasi dan dokumentasi dimohonkan itu.
Dijawab atau tidak puas juga maka 14 hari sejak jawaban atau sejak 30 hari kerja tidak dijawab, maka Pemohon tadi bisa mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Dari sinilah KI akan melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan UU KIP kepadanya.
Ada organ yang bekerja sistematis dalam proses penyelsaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Staf Penerima Permohonan Informasi Publik, baik luring maupun daring yang bertugas menyiapkan form permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Ada Panitera/Panitera Pengganti yang melakukan ceking dan ceklist terkait syarat formil permohonan dan membuat register terhadap permohonan sengketa tersebut. Ada Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang bertugas memberikan gambaran terhadap register dimaksud untuk diajukan ke Ketua Komisi Informasi dengan usulan penetapan majelis komisioner.
Organ Majelis Komisioner Komisi Informasi ini adalah organ merdeka dan mandiri, organ ini menjdawalkan persidangan dan memerintahkan panitera untuk menghadirkan para pihak lewat undangan resmi.
