“AMAN mungkin bisa melakukan lobby ke presiden atau kantor staf presiden untuk segera menetapkan siapa yang bertanggung jawab mewakili pemerintah untuk berbiara kepada DPR. Menteri apa dan siapa,” kata Anggota Baleg tersebut.
Ia menuturkan, lobbying kepada pemerintah dilakukan supaya tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Khusus periode sebelumnya. Menurutnya, pansus periode lalu gagal mensahkan RUU Masyarakat Adat hingga berakhirnya masa jabatan, sedangkan di DPR tidak mengenal lagi istilah melanjutkan pembahasan RUU. Sehingga pembahasan RUU Masyarakat yang kemungkinan telah 99,8%, itu tidak bisa dilanjutkan pembahasannya, dan dibuat lagi dari awal di DPR.
“Kesalahan dulu itu menteri yang ditunjuk adalah menteri kehutanan. Ada perbedaan pemikiran karena sangat teknis sehingga parsial saja. Nah, makanya menkumham ini kita inginkan terlibat dan mendesak presiden untuk menunjuknya sebagai wakil pemerintah supaya komprehensif melihat persoalan,” ucap Luthfi mengakhiri. (rel)
Editor : Saribulih
Baca juga:
