Perkembangan kebencanaan yang sangat cepat dan cenderung fluktuatif tidak terdokumentasi secara resmi. Apalagi setahun belakangan, pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan berbagai sendi kehidupan.
Pertanyaannya, bagaimana segala dinamika ini bisa di respon di dalam RPJMD yang akan menjadi wajah perencanaan provinsi sampai 2024 (penutup periode RPJP Sumbar 2005-2025).
Selama lebih kurang 2,5 jam proses diskusi berlangsung, juga menjadi wadah berkeluh kesah atau curhat peserta diskusi. Setidaknya tergambar betapa program PRB yang selama 10 tahun terakhir telah di laksanakan baik oleh pemerintah maupun secara mandiri dikelola oleh berbagai NGO sepertinya tidak berkelanjutan.
Tidak semua daerah baik provinsi, kabupaten maupun Kota sebagai pemilik otoritas sepenuhnya mampu dan mau bekerja secara berkelanjutan di isu ini. Melalui RPJMD yang responsive PRB akan memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk sama-sama bertanggungjwab memperkuat kesiapsiagaan di segala bidang dan menjadikan Sumbar tangguh bencana.
Terakhir, forum ini merekomendasikan beberapa hal penting yang dianggap bisa mengawal PRB menjadi maisntream dalam pembangunan Sumbar setidaknya untuk 5 tahun ke depan.
Di antara langkah-langkah taktis yang akan dilakukan adalah ;
