“Kalau betul begitu saya minta jangan membaca sepotong UU 28 tahun 2009 dan kalau itu benar dan fakta diucapkan maka Gubernur Sumbar harus menyampaikan nota protes keras terkait itu,”ujar HM Nurnas.
Kata Nurnas, pernyataan pimpinan DPRD Riau di sebuah sidang resmi dihadiri Gubernur Riau, sama membangunkan harimau tidur namanya itu kata HM Nurnas.
“Ingat jangan lupakan sejarah panjang Koto Panjang itu, masih ada tulang belulang dunsanak kami di pandam kuburan ulayat yang ada di Tanjung Balik Pangkalan Kapua IX diredam air jadi danau buatan itu,”ujarnya.
Kalau begitu, menurut Nurnas ungkapan Kepala Biro Pemprov Riau saat DPRD Sumbar kunjungan kerja ke sana belum lama ini. Ladang Batingkalak, Sawah Bapamatang menjadi hambar makanya dengan pernyataan pimpinan DPRD Riau itu.
“Itu sama saja Sumbar sudah tidak dianggap dan Gubernur Sumbar harus protes, ingat kita itu jiran dan berada di bawah satu atap NKRI. Tapi pernyataan seorangan pimpinan Dewan Riau di itu sama dengan menendang terkokang orang Sumbar dari belakang (mancido kami dari belakang). Jangan pancing emosi Sumbar sebab Sumbar masih merasa satu bangsa dan satu tanah air dengan Riau,”ujar Nurnas.
Gubernur kata HM Nurnas harus protes ini, DPRD Sumbar juga harus melakukan pembahasan terkait pitih sanang PAP Koto Panjang Sumbar ditiadakan lagi.
