“Selain melambatnya perluasan kepesertaan jaminan sosial yang berasal dari kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), banyaknya peserta tidak aktif atau peserta yang berhenti membayar iuran, kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU, defisit keuangan BPJS Kesehatan, itu menjadi persoalan yang paling berat dan menyita perhatian publik,” jelas Bambang.
Artikel Lainnya
Selain permasalahan tersebut, lanjut Bambang, Komite III DPD RI juga menyoroti persoalan wacana penghapusan guru honorer untuk menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, apalagi yang berprofesi sebagai guru honorer. Mereka takut akan kehilangan pekerjaan atas dampak dari penggantian status guru honorer menjadi tenaga P3K.
Rapat tersebut diikuti oleh sebelas anggota Komite III DPD RI yakni Bambang Sutrisno (Jawa Tengah), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Evi Zainal Abidin (Jawa Timur), Anak Agung GDE Agung (Bali), Habib Zakaria Bahasyim (Kalimantan Selatan), Zainal Arifin (Kalimantan Timur), Hilda Manafe (NTT), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Suriati Armaiyn (Maluku Utara) , dan Zuhri M. Syazali dari Kepulauan Bangka Belitung selaku tuan rumah. Hadir pula jajaran OPD Pemprov Babel, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pimpinan RSUD dan RS Jiwa provinsi, perwakilan BPJS Kesehatan, dan PGRI.
