“Kami berharap sistem penggajian paruh waktu dikembalikan ke APBN, serta nominal yang diterima PPPK paruh waktu sesuai UMP,” tukasnya.
Kedatangan tenaga honorer R2 dan R3 ke DPRD disambut oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri Dt Rajo Budiman, Ketua Komisi I, Sawal dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak yang berasal dari daerah pemilihan Pasaman- Pasaman Barat, serta pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Sumbar.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri Dt Rajo Budiman mengatakan, seluruh Komisi dan Fraksi DPRD Sumbar yang berkaitan dengan persoalan honorer berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari Forum Honorer R2 dan R3, hingga pemerintah pusat. Tentunya sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Ia mengatakan, butuh keseriusan pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, salah satunya terkait pegawai honorer R2 dan R3. Sistem kerja harus sesuai dengan peraturan, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai, terutama lemahnya pendataan honorer
