Ia mengatakan, butuh keseriusan pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, salah satunya terkait pegawai honorer R2 dan R3. Sistem kerja harus sesuai dengan peraturan, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai, terutama lemahnya pendataan honorer
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengatakan, pegawai honorer di Kabupaten Pasaman memang banyak, bahkan beberapa tahun lalu mencapai dua ribu orang. Perencanaan R2 dan R3 menjadi PPPK paruh waktu, diharapkan bisa menjadi penuh waktu pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak yang juga dari dapil Pasaman-Pasaman Barat mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar menyuarakan ke pemerintah pusat agar honorer R2 dan R3 yang dalam rencananya berstatus paruh waktu, bisa ditetapkan dengan penuh waktu.
“Persoalan ini harus kita bawa ke pusat, kita harus suarakan bersama yakninya oleh DPRD bersama Pemprov. Ayo ramai-ramai kita sampaikan ke pemerintah pusat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai di Sumatera Barat.
Lebih-lebih, persoalan ini bukan hanya terjadi di Pasaman saja, namun dialami oleh tenaga honorer di hampir semua kabupaten/kota di Sumbar. Kita komitmen untuk memperjuangkan ini,” ucap Kharuddin yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut. (Salih)
