Dikatakan Elly, alasan Perwako ini keluar yaitu adanya pertanyaan atau temuan dari KPK melalui RAD BPK, Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pemberantasan korupsi. Selain itu juga adanya evaluasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya temuan pemeriksaan BPK RI yang mempertanyakan dasar penerimaan hibah dari objek yang sama. (Salih)
