Minggu , 26 September 2021
Depan - Berita Pilihan - Tanpa Sikap Dua Fraksi, Ranperda APBD Tanah Datar 2018 Disetujui
Bupati Irdinansyah Tarmizi Terima Rekomendasi LKPj 2016 dari DPRD Tanah Datar (foto David)
Bupati Irdinansyah Tarmizi Terima Rekomendasi LKPj 2016 dari DPRD Tanah Datar (foto David)

Tanpa Sikap Dua Fraksi, Ranperda APBD Tanah Datar 2018 Disetujui

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Pagaruyung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Datar setujui  Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD di Gedung DPRD setempat, Senen (20/11/2017) di Pagaruyung.

Dalam sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, Kepala SKPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya, ada dua fraksi yang menyatakan tidak mengambil sikap tentang Ranperda yang diajukan, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

Sidang sebelumnya Bupati sampaikan RAPBD tahun 2018  dengan nota keuangan menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 152.110.032.440. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 17.894.893.600, dan retribusi daerah sebesar Rp 9.822.642.840, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 30.292.000.000, dan lain lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp 94.100.496.000.

Kemudian dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp 985.569.317.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebsar Rp 122.953.907.000. Dengan total APBD tahun 2018 berjumlah Rp 1.340.435.115.440.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Anton Yondra meminta agar pemerintah daerah untuk dapat menerima berbagai saran yang disampaikan oleh semua fraksi dalam paripurna tersebut. “Berbagai saran disampaikan dalam sidang ini tentu diharapkan tindaklanjut dari Bupati atau Wabup melalui SKPD terkait untuk lebih baik dan sempurna lagi untuk kebaikan program dan kegiatan kita” sampainya.

Sementara itu Wabup Zuldafri Darma menyampaikan, semua masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah akan disikapi dan ditindaklanjut secara bersama. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, terutama TAPD, Bamus, DPRD yang telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujar Wabup.

Meskipun dua fraksi tidak mengambil sikap, namun Ranperda APBD 2018 tetap disahkan oleh Ketua DPRD Tanah Datar untuk dijadikan Perda karena sudah disetujui 7 fraksi di DPRD.

Fraksi partai demokrat dibacakan Ketua Fraksi Nurhamdi Zahari beralasan tim anggaran pemda tidak transparan dalam perencanaan pengelolaan belanja keuangan daerah, dan tidak memperhatikan rekomendasi yang sudah disepakati oleh komisi-komisi serta pandangan dari fraksi yang sehubungan dengan penganggaran daerah.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra Afrizal menyampaikan, fraksinya belum menerima dan tidak menolak RAPBD 2018, karena menganggap pemerintah daerah belum transparansi dalam pengelolaan keuangan. “Kami sarankan kepada pemerintah daerah Tanah Datar agar pemanfaatan APBD 2018 dapat terlaksana dengan efisien, efektif, dan ekonomis serta transparan, namun hal tersebut bukan mengejar SILPA, dan secara khusus pencairan dana kenagari harus lebih awal” pungkasnya. (David)

Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Novrianto

Ughang Piaman di Padang Cari Pemimpin

SPIRITSUMBAR.com, Padang – Ughang Piaman di Kota Padang sambuah alah banyak e. Nah untuk menguatkan ...