Lebih penting, sesuai kebutuhan penanganan penyebaran covid 19 di daerah masing-masing. Jangan ada lagi daerah beralasan tidak ada pembiayaan dalam penanganan penyebaran covid 19 ini.
Dia juga menekankan, agar pergerakan arus kedatangan dari 8 pintu masuk ke Sumatera Barat harus dikendalikan. “DPRD Sumbar mendukung kegiatan penanganan covid 19 dengan menunda semua kegiatan.
BPK, BPKP dan Kajati ujar Irwan Prayitno telah memberi sinyal untuk dijalankan karena ini kebutuhan mendesak. “Cuma ditekankan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran karena KPK menjatuhkan hukuman, “ ujar Irwan Prayitno.
Baca : Desakan Makin Kuat, Irwan Prayitno : Lockdown Kebijakan Pusat
Irwan Prayitno sampaikan, saat ini diperkiraan jumlah pendatang yang masuk ke Sumbar melalui perbatasan lebih kurang 100.000 orang. Dan hampir semua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) berasal dari luar Sumbar.
“Kita perlu lakukan pembatasan arus masuk ke Sumbar melalui darat ,udara dan laut. Memang lockdown belum ada akan tetapi tindakan ini harus dilakukan untuk mengurangi terjangkitnya daerah akan covid 19 ini,” ujarnya.
Dia juga meminta para bupati dan walikota untuk melakukan tindakan pembatasan dan penyaringan orang masuk. “Daerah yang tidak berbatasan dibuat karantina untuk arus orang yang masuk. Sesuaikan dengan protap orang masuk ke dalam wilayah kita 14 harus di karantina terlebih dahulu,” ungkap Irwan Prayitno.
