PASAMAN BARAT SpiritSumbar.com – Keberadaan tambang bijih besi di Jorong Ranah Panantian, Nagari Air Bangis patut menjadi perhatian semua pihak pasalnya diduga belum mengantongi sejumlah dokumen perizinan tambang bijih besi PT.Gamindra Mitra Kesuma “main bagak di Air Bangis Pasbar”.
Begitu juga pemanfaatan penumpukan hasil tambang bijih besi di pinggir dermaga Pelabuhan Teluk Tapang dipertanyakan oleh Masyarakat Nelayan Tradisional Air Bangis.
“Kita menduga pihak perusahaan tambang bijih besi PT.Gamindra Mitra Kesuma belum mengantongi izin pemanfaatan penumpukan material bijih besi di pinggir Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang,” kata Arizaldi koordinator yang mengatasnamakan masyarakat nelayan tradisional Air Bangis di Simpang Empat.
Selain belum mengantongi sejumlah perizinan pihak perusahaan PT.GMK belum terlihat adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari aktifitas usaha yang mereka kelola saat ini.
Tentunya ini sangat berdampak bagi kelangsungan lingkungan hidup. Serta keberlangsungan hidup para nelayan tradisional di Air Bangis.
Ia menilai, selain pihak perusahaan dibekingi para penguasa elit – elit pemain mafia tambang, jangan kami selaku nelayan tradisional yang terkena dampak dari aktifitas tambang bijih besi tersebut.
Mulai dari menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional di sekitar Pelabuhan Teluk Tapang hingga kepatuhan pihak perusahaan tambang bijih besi bertanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup disekitar aktifitas tambang tersebut.
Tidak itu saja , sejumlah nelayan tradisional di Air Bangis jika malam hari juga mendengar adanya bunyi dentuman diduga aktifitas peledakan dari aktifitas tambang bijih besi oleh perusahaan PT.GMK.
Sementara itu, Salah seorang warga Air Bangis Ahmad Syarwansyah mengaku sudah melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat terkait IPAL aktifitas tambang bijih besi di Jorong Ranah Panantian. Kuat dugaan belum memiliki izin dokumen amdal.
“Yang jelas kepada masyarakat nelayan tradisional Air Bangis, begitu juga dengan penumpukan material hasil tambang bijih besi yang ditumpuk di pinggir dermaga pelabuhan teluk tapang limbahnya langsung mengalir ke laut Air Bangis. Sehingga menimbulkan dampak kepada Nelayan Tradisional Air Bangis,” ujarnya.
Kami ingin audiensi dengan pihak perusahaan PT.GMK terkait aktifitas mereka di Air Bangis. Begitu juga mulai masalah lingkungan hidup, tenaga kerja asing, hingga CSR untuk Nagari Air Bangis mesti disampaikan secara transparan kepada masyarakat Air Bangis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pasbar Bakaruddin saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya pemanfaatan penumpukan material hasil tambang bijih besi di pinggir dermaga Pelabuhan Teluk Tapang. Terkait masalah status areal seluas 12 Hektar pinggir pelabuhan teluk tapang merupakan kawasan hutan lindung yang dipinjam pakaikan oleh Kementrian Kehutanan kepada Pemkab Pasbar.
Terkait pengelolaannya saat ini, .Ia menjelaskan sepenuhnya berada pada KSOP Syahbandar di Teluk Bayur.
“Namun hal lain juga sangat kita sayangkan sejumlah angkutan truk yang dipakai oleh PT.Gamindra belum memiliki indentitas surat menyurat Pasaman Barat. Ini sudah kita surati agar pihak perusahaan melakukan pengurusan dokumen – dokumen kendaraan truk yang dipakai oleh pihak perusahaan PT.GMK,” ujarnya.
Di tempat terpisah Kasi Lala KSOP Syanbandar Teluk Bayur Joni Akhiar saat dikonfirmasi mengaku jika pihak perusahaan PT.GMK untuk peralatan yang dipasang pada sisi pelabuhan dermaga sudah dilakukan permohonan izin pemanfaatan oleh pihak perusahaan tambang bijih besi.
“Terkait areal pinggir dermaga yang di jadikan sebagai tempat penumpukan hasil tambang bijih besi silahkan konfirmasi kepada pemerintah daerah setempat,” ujarnya
“Kami mengizinkan peralatan yang dipasang perusahaan tambang bijih besi belt conveyor dan sudah di proses perizinannya,” ujarnya.
Namun saat ditanya tertuang dalam surat nomor berapa dan tertanggal berapa Kasi Lala KSOP Syahbandar Teluk Bayur Joni Akhiar enggan menjawab pertanyaan tersebut.
“Maaf saya lagi rapat, silahkan konfirmasi langsung ke Pemda ataupun Pemprov Sumbar,” katanya.
Sementara itu, sesuai pemberitaan sebelumnya ribuan masyarakat nelayan tradisional Air Bangis melakukan aksi protes dan demo PT.GMK
Sementara itu dikutip pada laman website resmi Pemerintah Provinsi Sumbar , Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi mengapresiasi keinginan perusahaan pertambangan, PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk menyewa dermaga serta fasilitas pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
Keinginan tersebut diwujudkan dengan menyepakati perjanjian sewa dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi, dan Kepala Bappeda Medi Iswandi, di Istana Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (12/12/2022).
Penandatanganan perjanjian dilakukan antara Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo dengan Direktur Utama PT GMK, Tatwa Dhairya S, tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis.
Perjanjian sewa tersebut berupa causeway seluas 217,5 M², Bangunan Sisi Kanan Trestle 85,5 M², dan Dermaga sepanjang 12 x 1,5 atau seluas 18 M² untuk digunakan sebagai fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung kegiatan PT. GMK.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya mengapresiasi PT GMK yang bekerjasama dengan KSOP Teluk Bayur untuk memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang, khususnya pada sisi laut yang telah selesai pembangunannya 100 persen.
“Teluk Tapang memang jadi perhatian utama kita sebab belum termanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini bisa lebih optimal, dan akan menjadi bahagian yang mendorong perekonomian masyarakat Pasaman Barat,” ujar gubernur.
Gubernur juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menunjang konektivitas ke Pelabuhan Teluk Tapang, dengan pembangunan Jalan akses sepanjang 43,167 Km menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang.
Jalan akses yang telah terbangun sepanjang 19 Km, sedang proses pembangunan jalan akses sepanjang 23,47 Km yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan skema MYC T.A 2022- 2024 dengan sumber dana SBSN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membangun 2 unit jembatan, dan 4 unit lagi akan dibangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024.
“Jalur ini nantinya akan menyambung ke Sumut, sehingga akan menunjang optimalisasi pengembangan 30 ribu hektar kawasan potensial di sana. Kita juga telah menjajaki kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi, mudah-mudahan lancar sehingga bisa lebih optimal. Tak ada artinya pemerintah membangun jika tak memberikan manfaat pada masyarakat,” lanjut gubernur.
Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo juga menyambut baik kerjasama sewa dengan PT. GMK. Menurutnya, dengan kerjasama ini, fungsi Pelabuhan Teluk Tapang bisa lebih optimal, sekaligus akan membantu mengurangi antrian kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.
“Jadi Pelabuhan Teluk Tapang kita dorong untuk jadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Teluk Tapang, akan mengurangi antrian dan penumpukan barang sehingga faktor efesiensi dan efektifitas bisa tercapai,” kata Wigyo.
Keuntungan lainnya tambah Wigyo adalah, potensi berkurangnya trucking angkutan CPO dari Pasbar ke Teluk Bayur, dimana 60 persen CPO berasal dari Pasbar. Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan eksport langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem Ship to ship transfer (STS) dari kapal tongkang ke kapal besar.
Hal serupa juga disampaikan Dirut PT. GMK Tatwa Dhairya. Menurutnya keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang sangat strategis untuk menghemat, dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi. Karena jika lewat Teluk Bayur yang jaraknya 300 km lebih, sangat jauh dan membutuhkan waktu lama.
“Rencana kedepan produksi kita yang awalnya 40 ribu ton per bulan, disalurkan lewat konveyer lalu dimasukkan ke tongkang. Transit sebelumnya di pulau panjang. Itu cukup jauh. Karena itu, Ini titik awal kita memanfaatkan. Untuk saat ini mungkin baru Gamindra yang akan merasakan kemudahan pengiriman produk, tapi kedepannya tidak hanya biji besi tetapi juga produk hasil perkebunan lainnya seperti sawit,” ungkap Tatwa
Namun saat di konfirmasi kepada Direktur PT.Gamindra Mitra Kesuma terkait sejumlah aktifitas maupun dampak yang ditimbulkan dari usaha yang saat ini di kelolanya enggan menjawab maupun membalas sejumlah pertanyaan awak media ini. Hingga berita ini di terbitkan sudah di lakukan serangkaian tugas jurnalistik namun pihak perusahaan PT.Gamindra Mitra Kesuma tidak menjawab konfirmasi media ini. (BUYUNG)
