“Termasuk mengatasi narkoba, LGBT dan persoalan yang lainnya, tidak bisa hanya ditumpangkan kepada dinas sosial saja, atau bupati saja, butuh kepedulian kita secara bersama mengantisipasinya,” ujar Supardi.
Supardi mengatakan, terkait pertemuan pilar-pilar sosial yang dilaksanakan hari itu, salah satu materi yang diangkat yakni tentang entrepreneurship. Tujuannya agar kemandirian yang menjadi identitas orang minang bisa dikembalikan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, pilar-pilar sosial berperan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Ada 26 jenis yang masuk kategori PPKS, diantaranya warga miskin, orang terlantar, lansia terlantar, eks ODGJ, korban Napza, dan yang lainnya. Ary menuturkan, sesuai program pembangunan Sumatera Barat yang ditugaskan ke Dinas Sosial, OPD ini memiliki target untuk meningkatkan kemandirian PPKS.
“Dengan kebersamaan, dan dengan kita saling mengisi, diharapkan PPKS ini bisa mandiri tidak lagi butuh bantuan,” tukasnya. (*)
