Beranda - DPRD Sumbar - Suket Domisili Merajalela, PPDB Lebih Berbahaya dari Virus Corona
Hidayat
Hidayat

Suket Domisili Merajalela, PPDB Lebih Berbahaya dari Virus Corona

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Padang – Pak Gubernur Irwan Prayitno, tolonglah serius menangani problem PPDB 2020, ini bukan persoalan sepele Pak. Ini persoalan keadilan dan kepastian bagi anak anak bangsa dalam mendapatkan hak pendidikan yang menjadi urusan wajib negara.

Demikian disampaikan Hidayat Anggota DPRD Sumbar terkait kacaunya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2020.

Dikatakan Hidayat, problem seriusnya dimulai dari erornya sistem aplikasi berbasis online yang tidak bisa diakses. Sehingga menyebabkan perubahan jadwal pendaftaran hingga beberapa kali. Kemudian syarat pendaftaran menggunakan surat keterangan domisili yang yang rerata jaraknya sangat dekat dengan sekolah yang ditenggarai tidak sesuai ketentuan.



“Buktinya, masih ada pengaduan masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi PPDB online untuk mendaftar pada jalur prestasi yang jadwalnya 8 sampai 9 Juli, ketika pada jalur zonasi calon peserta didik tidak diterima pada pengumuman sementara karena kalah jarak,” ujar Hidayat.

Simak : Mendikbud Bakal Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh

“Sementara jumlah kuota zonasi 50 persen sudah terpenuhi, tentu akan memanfaatkan jalur prestasi 30 persen. Namun aplikasi kembali eror alias tidak bisa login ke sistem. Soal aplikasi yang amatiran ini saja sudah sangat serius kenapa tidak disiapkan jauh jauh hari,” ujarnya.

Simak : Internet Masih Mahal, Anggota DPR RI Semprot Bos Telkomsel



Ketua Fraksi Gerindra ini meminta agar pengumuman penerimaan peserta didik baru jalur zonasi yang dijadwalkan 9 Juli besok ditinjau sampai proses validasi faktual atas jarak domisili benar benar sudah diverikasi langsung ke lapangan secara objektif.

“Gubernur dapat mengerahkan tambahan tenaga dari instansi lain membantu Dinas Pendidikan melakukan verifikasi faktual. Kebijakan membuat form pernyataan atau serta keterangan domisili bermaterai Rp6000 yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat berikut konsekuensinya saya ucapkan apresiasi dan sangat setuju. Namun harus ada jaminan proses verifikasi faktualnya benar benar objektif dan langsung cek lapangan,” ujarnya.

Simak : Mendikbud Dorong Kepala Sekolah Gunakan Dana BOS Sesuai Prioritas

“Dan, bila ditemukan surat keterangan tersebut tidak sesuai ketentuan maka gubernur melalui Dinas Pendidikan juga harus konsekuen menerapkan konsekuensinya. Gubernur punya sumber daya untuk itu kok, kerahkan tambahan personil seperti Gubernur mengerahkan penanganan covid19,” harapnya.

Tip & Trik

loading…


Selanjutnya>>> Selesaikan Persoalan, Tunda Pengumuman PPDB



Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Dua Ranperda Usul Prakarsa DPRD Sumbar Masuk Propemperda Provinsi Sumbar tahun 2020

Spiritsumbar.com, Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan ...