Dia juga mengatakan, aksi tersebut sebenarnya sah-sah saja. Hanya permintaan agar Ketua DPRD Sumbar harus mundur. Ini ada keanehan, karena sebagai pimpinan dewan yang bersangkutan merupakan rekomendasi partainya.
“Ketua DPRD Sumbar itu merupakan rekomendasi dari partai. Yidak ada urusannya dengan proyek apa-pun. Jika gubernur mau batalkan semua proyek saya yakin ketua DPRD tidak akan menghalangi. Karena anggaran ada pada eksekutif, bukan pada legislatif,” tegas Azre lagi.
Sekaitan dengan aksi demo, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, rehab rumah dinas tidak ada. Yang ada hanya rehab selter, ruang kerja dan ruang olahraga, berada di belakang rumah dinas,” ujarnya.
Selain itu, saat ini, tidak hanya pembangunan di belakang rumah dinas ketua. Termasuk juga, rehab rumah dinas gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Berkaitan dengan baju dinas, ketua DPRD Sumbar Supardi juga menerangkan, saat ini sekitar 9000-an ASN di lingkungan pemprov Sumbar juga mendapatkan baju dinas.
