“Ketua DPRD Sumbar itu merupakan rekomendasi dari partai. Yidak ada urusannya dengan proyek apa-pun. Jika gubernur mau batalkan semua proyek saya yakin ketua DPRD tidak akan menghalangi. Karena anggaran ada pada eksekutif, bukan pada legislatif,” tegas Azre lagi.
Sekaitan dengan aksi demo, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, rehab rumah dinas tidak ada. Yang ada hanya rehab selter, ruang kerja dan ruang olahraga, berada di belakang rumah dinas,” ujarnya.
Selain itu, saat ini, tidak hanya pembangunan di belakang rumah dinas ketua. Termasuk juga, rehab rumah dinas gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Berkaitan dengan baju dinas, ketua DPRD Sumbar Supardi juga menerangkan, saat ini sekitar 9000-an ASN di lingkungan pemprov Sumbar juga mendapatkan baju dinas.
“Bukan rumah dinas yang direhab, tetapi gedung belakang. Sementara ini gubernuran juga direhab, menyangkut baju dinas, ASN menerima baju dinas dari anggaran yang sudah disediakan.
Efek positif dari semua ini adalah, bisa bekerjanya buruh bangunan dan buruh jahit. Sehingga bisa menghidupi keluarganya di masa pandemi. Memang tidak bisa mengakomodir semuanya. Namun bisa menyelamatkan sebagian,” ulas Supardi dihadapan para pengunjuk rasa.
