SPIRITSUMBAR.com, Padang – Aksi pergerakan mileneal menang menuntut, agar Supardi mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Sumbar.
Hal itu disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi terkait renovasi rumah dinas
di DPRD Sumbar, Rabu (25/8/2021)
Namun, aksi demo tersebut terkesan janggal. Karena pembangunan tersebut sudah dianggarkan melalui APBD. Bukan masuk dalam anggaran pribadi dewan, melainkan dalam anggaran eksekutif atau pemerintah.
Pengamat politik yang juga dosen Fisipol Unand Ilham Adelano Azre mengatakan, tuntutan para pedemo sangat aneh.
“Kalau koreksi agar dilakukan pembatalan rehab rumah dinas masih dianggap wajar. Meskipun pembatalan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Jika, meminta pimpinan DPRD Sumbar untuk mundur sangat aneh,” ujarnya.
“Anggaran rehab berada di pos anggaran eksekutif. Jika gubernur mau membatalkan rehab yang sedang berjalan sah sah saja. Apalagi dalam kerangka refocusing,” ujarnya.
Namun ujarnya, tidak ada kewenangan Ketua DPRD Sumbar untuk membatalkannya. Karena Ketua DPRD bukan Kuasa Pemegang anggaran atau KPA. Juga bukan PPTK, yang KPA dan PPTK itu eksekutif,” ulas Ilham Adelano Azre.
Dia juga mengatakan, aksi tersebut sebenarnya sah-sah saja. Hanya permintaan agar Ketua DPRD Sumbar harus mundur. Ini ada keanehan, karena sebagai pimpinan dewan yang bersangkutan merupakan rekomendasi partainya.
