Masih ada sisa waktu 2 tahun lagi bagi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sebenarnya pertanian kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal asal pupuknya cukup untuk petani kita. Selama ini subsidi diberikan langsung kepada produsen pabrik pupuk yang kebanyakan BUMN.
Tokoh pendidikan Roberto Bangun yang pernah jadi wakil rakyat pada tahun 1971 di Jakarta mengatakan, banyak anomali dalam pertanian kita. Mestinya petani yang di subsidi oleh pemerintah atau negara. Dikita yang disubsidi adalah produsen pupuk. Masalah lainnya, yang tidak kalah kontroversialnya, pendidikan tinggi kita banyak meluluskan insinyur pertanian dengan biaya pendidikan yang dibantu oleh APBN. Tapi, mereka setelah lulus tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal untuk melahirkan ahli pertanian mahal ongkosnya, ujarnya.
Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan telah memberikan tantangan dan ruang kepada Direksi BUMN untuk menyumbang pada penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dengan menggunakan pinjaman dari pihak ke tiga atau perbankan. Atau diganti dengan direksi baru jika tidak mampu memenuhi target usaha yang mendatangkan keuntungan. (Erwin Kurai)
