Selain itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menanggap program Kemendag sudah on the track untuk kemasalatan masyarakat. Tetapi ia meragukan terkait kendala yang sering terjadi di lapangan.
“Kadang di tingkat pusat sudah benar, namun lapangan sering terjadi penyimpangan. Kami berharap Kemendag bisa memberikan perhatian hal ini. Contoh di Aceh, ada pelabuhan yang ekspor cangkang sawit ke India namun hal itu dihentikan oleh Kemendag. Maka terjadi penumpukan di pelabuhan,” tutur Puteh.
Di kesempatan ini Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mempertanyakan bahwa di Indonesia ada tujuh ribu lebih kecamatan. Apakah seluruh kecamatan ini sudah disiapkan program pasar ini?
“Menurut saya pasar di kecamatan menjadi wajah kita. Apalagi, tujuh ribu lebih kecamatan, maka perlu ada progres pasar di kecamatan ini berapa tahun bisa terwujud,” tuturnya.
Sedangkan, Anggota DPD RI Provinsi Maluku Anna Latuconsina mengatakan salah satu fungsi Kemendag yaitu menjaga inflasi harga komoditas di pasar. Maluku terkenal dengan rempah-rempah namun bagaimana pusat menjaga stabilitas harga itu bisa terkontrol sehingga tidak merugikan masyarakat. “Harga rempah di petani sangat fluktuatif sekali. Maka bagaimana Kemendag bisa menjaganya,” terangnya.
