Sementara Anggota Komisi IV lainnya Zulhardi Z Latif mengungkapkan lemahnya pengawasan Dinsosnaker diakibatkan tidak adanya anggaran untuk penyelesaian sengketa. “Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 sudah diajukan, namun persoalan anggaran ini malah dicoret,” katanya.
Ia menilai Dinsosnaker tentu tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa termasuk terkait hubungan perusahaan dan karyawan jika tidak disediakan anggaran.
PALIMO
