Dalam dialog tersebut, LaNyalla menyampaikan, DPD RI akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar diresmikan adanya Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal sebagai salah satu hari nasional Indonesia.
“Dalam waktu dekat, saya akan bertemu Presiden Joko Widodo dalam forum konsultasi rutin. Dalam pertemuan itu, saya akan mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal sebagai hari nasional,” katanya.
Hal itu, tandas LaNyalla penting, mengingat budaya adalah identitas bangsa. Dan kearifan lokal adalah pembela sekaligus pintu membangun kesejehteraan masyarakat asli.
Sementara Senator asal Sumbar, Alirman Sori mengakui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan belum mampu menampung kebutuhan masyarakat akan eksistensi kearifan lokal. “Tetapi sebagai alas untuk menuju ke sana, bisa kita maksimalkan. Tentu melalui forum-forum seperti ini,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Acil Bimbo yang bernama asli Dharmawan Hardjakusumah menyoal banyaknya kearifan lokal dan tata nilai yang sudah tercerabut di Indonesia. Karena belum tegasnya garis batas antara konservasi budaya dengan kepentingan ekonomi.
“Saya sudah ngamen keliling Indonesia. Setiap daerah saya lihat ketimpangan pembangunan. Bukan saja di Papua, tetapi juga di Kalimantan dan daerah lain. Termasuk Jawa Barat sendiri. Saya bilang, Kalimantan punya sumber daya alam kayu dan mineral, tetapi siapa yang kaya dan menguasai? Orang asli Kalimantan atau investor asing?” tukasnya.
