Dan dari literatur YCM pahami kata Askurnis tidak bisa termohon berkelit untuk tidak memberikan.
“Yakni yang kita minta RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, peta konsesi IUPHHK-HA, Dokumen IUPHHK-HA dan Dokumentasi Rekapitilasi Laporan Bulanan dan Tahunan Pelaksana PUHH, dan dokumen itu kani tahu ada di Dinas Kehutanan Sumbar,”ujarnya.
Sesi penggalian berlanjut termasuk turungkap ketidakmauan pihak penguasa HPH terbuka dalam hal fee kayu dan hak konsesi lahan adat di sana.
“Dokumen yang kami minta sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak warga di HPH itu,”ujar Arkunis.
Akhirnya sidang ditunda untuk dilanjutkan minggu depan dan ketua Majelis Komisioner meminta panitera untuk memastika pihak termohon hadir.
“Panitera tolong dipanggil lagi pihak termohon secara patut, untuk bisa hadir pada sidang berikutnya,”ujar Syamsu Rizal. (rel)
