Beranda - Berita Pilihan - Sekdako Sonny; Surat Domisili Untuk PPDB Tidak Sesuai Fakta Harus Dicabut
Sekdako Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, pada rapat evaluasi PPDB
Sekdako Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, pada rapat evaluasi PPDB

Sekdako Sonny; Surat Domisili Untuk PPDB Tidak Sesuai Fakta Harus Dicabut

Print Friendly, PDF & Email

Padang Panjang, Spiritsumbar.com,-  Setelah merebak kabar adanya surat keterangan domisili asli tapi palsu yang digunakan sebagai syarat mendaftar  PPDB online, Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, memerintahkan  surat tersebut ditinjau ulang.

“Bagi surat yang sudah terlanjur keluar namun ternyata tidak sesuai fakta, cabut kembali” ujar Walikota Padang Panjang melalui Sekdako, Sony Budaya Putra siang tadi di Padang Panjang.

Dalam rapat evaluasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2020/2021,  Rabu, 8/7/20, Sony mengatakan, Pemko Padang Panjang dalam merekrut pelajar baru tetap komit dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, Pemprov Sumbar dan Pemko Padang Panjang.

Diantaranya dengan sistem zonasi, dimana kelulusan pelajar di ditentukan oleh jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Semakin dekat dekat jaraknya, makin besar peluang diterima.



Keabsahan alamat  dibuktikan dengan   kartu keluarga minimal telah dikeluarkan setahun. Bagi yang belum memiliki KK bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan, dan ikut diketahui oleh camat.

Di Kota Padang Panjang sendiri, salah satu media Sumbar, Selasa (7/7), memberitakan adanya surat keterangan domisili yang asli tapi palsu (aspal).

Artinya, surat tersebut asli dikeluarkan oleh instansi berwenang, tapi si calon peserta didik tidak berdomisili di wilayah  yang cendrung lebih dekat ke sekolah tujuan. Akibatnya, ada pelamar yang memiliki Kartu Keluarga terlempar ke ranking bawah, lantaran berjarak lebih jauh ketimbang pengantong surat palsu.

Simak : Warga Positif Covid-19 di Kota Kecil Padang Panjang Capai 30 Orang

Keluh kesah-pun tumpah di medsos, seperti di Facebook, WA grup dan sebagainnya. Salah satunya Haris, dosen ISI yang merasa dikebiri oleh pemegang surat keterangan domisili dan menganggap mengalahkan pemilik KK yang telah puluhan tahun lama adanya.

Kemudian, seperti dilansir media Sumbar, seorang warga di Bukit Surungan, bisa buktikan adanya calon peserta didik yang mengantongi keterangan domisili aspal yang melamar ke SMA. Dulu satu sekolah dengan anaknya di SMTP,  dan sepengetahuan putranya tidak pernah tinggal di alamat yang tertulis di surat keterangan domisili itu.




Terbukti atau tidaknya keberadaan surat aspal itu, Sekdako Sony meminta  camat dan lurah untuk melakukan verifikasi dan crosscheck ke lapangan terhadap surat keterangan domisili yang dikeluarkan kepada calon siswa SD hingga SLTA.

“Kami memberi waktu dua hari kepada camat dan lurah untuk melakukan crosscheck ulang. Jika ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, jangan dikeluarkan surat keterangan domisilinya. Kalau sudah terlanjur, cabut kembali,” tegas Sonny.

Ditambahkan Sekdako, sesuai aturannya, dibolehkan mendaftar PPDB sistem zonasi menggunakan surat keterangan domisili. Namun surat yang diberikan harus sesuai fakta, jangan sampai dipalsukan. Sebab, tindakan itu akan merugikan orang lain.

Simak : 15 Daerah di Sumbar Tunda PBM Tatap Muka

Agar terlaksana PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, masyarakat  dihimbau untuk  mengikuti PPDB sesuai aturan  yang telah ditetapkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Padang Panjang.

Secara umum PPDB  online di  Sumbar tidak berjalan mulus. Setidaknya untuk  SMA/SMK  telah dilakukan 5 kali revisi  jadwal PPBD. Akibatnya, pengumuman  hasil seleksi  semula ditetapkan  tanggal  27 Juni diundur beberapa kali hingga revisi 5  tanggal 9 Juli 2020 .

Sekedar informasi, peraturan PPDB tertuang dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Isinya antara lain menerangkan, penerimaan siswa melalui zonasi lebih memprioritaskan calon  siswa yang yang berjarak  lebih dekat dengan sekolah. Jika ternyata calon siswa memiliki jarak alamat yang sama, seleksi terakhir untuk mengisi  kuota/daya tampung dengan  menggunakan usia yang lebih tua, dibuktikan dengan akte kelahiran. (yetti harni)

Simak : Suket Domisili Merajalela, PPDB Lebih Berbahaya dari Virus Corona

Tip & Trik

loading…


<<< Sebelumnya

Selanjutnya>>>



Tentang Yetti Harni

mm

Baca Juga

Dua Ranperda Usul Prakarsa DPRD Sumbar Masuk Propemperda Provinsi Sumbar tahun 2020

Spiritsumbar.com, Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan ...