“Apabila setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah satu persepsi maka akan dijadikan bahan untuk kelengkapan dokumen pada saat melakukan konsultasi ke Gubernur”, sebut Yasrizal.
Kabag Organisasi Yasrizal juga menyampaikan bahwa FGD yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang teknis penyusunan kelengkapan dokumen tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan terperolehnya kesepakatan antara Provinsi dengan Kab/Kota tentang teknis pengajuan rancangan pembentukan UPTD/UPTB.
FGD yang menghadirkan narasumber DR. Nurdin, Kasubdit Wilayah I Sumatera Ditjen Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, dan Nasir Ahmad, Asisten Administrasi Umum Sektetariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. (wba).
Editor : Saribulih
Artikel lainnya:
Baca juga:
