Padang Panjang, Spirit Sumbar – Sabtu sore (18/5) ini semua fraksi di DPRD Kota Padang Panjang akan menyampaikan pendapat akhirnya atas Ranperda LKPj Walikota terkait pelaksanaan APBD 2023. Sebelumnya, di laporan Pj.Walikota Padang Panjang, Sony Budaya Putra terungkap, APBD 2023 sudah diaudit oleh BPK-RI dan mendapat penilaian WTP.
Perolehan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI itu menurut Penjabat (Pj).Walikota Sony, seperti dibacakan oleh Pj.Sekda Kota Padang Panjang, Dr.Winarno di rapat pleno DPRD, Senin (13/5) lalu adalah penghargaan WTP yang ke-8 terkait pelaksanaan APBD oleh Pemko Padang Panjang.
Dalam rapat pleno DPRD Pimpinan Mardiansyah, Selasa lalu itu, Pj.Sekda Winarno menyampaikan gambaran umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2023, pendapatan terealisasi Rp 550,5 milyar. Sumbernya, dominan dari subsidi pemerintah pusat Rp 420,5 milyar. Kedua, disusul PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota ini Rp 102,3 milyar.
Rincian realisasi Pendapatan APBD Kota Padang Panjang sebesar Rp 560 milyar pada 2023 lalu itu garis besarnya berasal dari;
1. Penerimaan dana transfer Rp 444,4 milyar, terdiri
- -Dana transfer dari pemerintah pusat Rp 420,5 milyar
- -Dana transfer antar daerah Rp 23,9 milyar
- –Lain-lain pendapatan APBD yang sah Rp 3,7 milyar
2.Rincian dana PAD Kota Padang Panjang Rp 102,3 milyar
- -Pajak daerah Rp 10,3 milyar
- -Retribusi daerah Rp 4,9 milyar
- -Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp 7,3 milyar
- -Lain-lain penerimaan PAD yang sudah sah Rp 79,6 milyar
Capaian kontribusi PAD Padang Panjang atas pendapatan APBD 2023 itu sebuah kejutan. Karena sudah masuk ke posisi PAD fiskal sedang, kontribusi PAD atas APBD 16-30 %. Sebab, sejauh pantauan Spirit Sumbar, kebanyakan kota/kabupaten di tanah air masih di PAD fiskal rendah, kontribusi PAD atas APBD di bawah 16 %.
Sementara di bagian belanja trialisasi sebesar Rp 560,6 milyar. Rinciannya antara lain, belanja operasi Rp 500,5 milyar, belanja modal Rp 60 milyar, belanja tidak terduga Rp 72 milyar. Belanja operasi antara lain belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan bantuan sosial.(jym/yet).—
Komentar