Ia mempertanyakan ini karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran BPUM, untuk tahun 2020 ada 1.414 an lebih yang tidak mencairkan bantuan. Sehingga kejadian ini perlu di telusuri karena secara psikologis, orang Indonesia sangat tidak wajar kalau menolak bantuan pemerintah. Upaya penyaluran bantuan pemerintah hingga 100% terlaksana mesti menjadi upaya maksimal sehingga program pemerintah terealisasi.
“Saya menduga, banyak pelaku UMKM yang tidak bersentuhan dengan Bank sehingga penyaluran tidak maksimal. Bank bisa saja menemukan pelaku umkm yang saat diverifikasi pihak bank ternyata ada ketidak cocokan data karena UMKM ini sebagian besar adalah pelaku usaha informal dan tidak pernah pinjem ke bank. Kalau model seperti ini terjadi dan banyak sekali di Indonesia, kasian mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi terlewat begitu saja”, ungkap Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan pada rekomendasi kunjungan kerja kepada Himbara oleh komisi VI DPR, agar BUMN yang dikunjungi di waktu sebelumnya dapat menjalankan rencana kerja dengan efektif dan efisien yang berdasar pertimbangan teknologi. Meski ini hanya himbauan, tapi di masa datang, pentingnya teknologi terus di uptate terutama komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi prilaku masyarakat. Teknologi yang berkembang saat ini terbukti mengurangi transaksi di kantor bank dan banyak melakukan transaksi melalui Handphone, Komputer maupun ATM.
