Lanjut Supardi, progul yang terkait dengan mencetak 100 ribu mileniel entrepreneur ship, pengembangan sector wisata, pengembangan pendidikan dan ABS-SBK, belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Pemerataan pembangunan antar wilayah, merupakan salah satu tujuan yang akan capai dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, akan tetapi kegiatan tersebut, belum di dukung dengan anggaran yang memadai dan bahkan tidak ada alokasi anggaran sama sekali,” ujar Supardi.
Dikatakan Supardi, Kondisi ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum memberikan perhatian yang merata kepada semua daerah di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
“Pemerintah Daerah tidak mempunyai konsep yang jelas dalam pengembangan BUMD,” ujar Supardi.
Dijelaskan Supardi, alokasi tambahan penyertaan modal dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dilakukan tanpa memperhatikan bisnis pland BUMD. Dampaknya dapat sama-sama kita rasakan, bahwa kinerja BUMD tidak pernah membaik.
“Ini perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap BUMD milik Pemerintah Daerah. Termasuk juga dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah,” ujar Supardi.
