Padang, SPIRITSUMBAR.com – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025, Sabtu (27/7/2024).
KUPA PPAS dan KUA PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 dan RAPBD tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar saat membuka rapat paripurna penandatanganan kesepakatan tersebut menegaskan, dalam pembahasan yang telah dilakukan terhadap RKUPA PPAS dan RKUA PPAS, dalam beberapa tahun terakhir tren penerimaan daerah cenderung menurun. Terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut menurutnya berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRD yang terus meningkat. “Penurunan penerimaan daerah ini tentu berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD,” kata Irsyad.
Selanjutnya, pada tahun 2025 menurut Irsyad, mulai diberlakukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu kepada UU nomor 1 tahun 2022. Dalam ketentuan baru tersebut ada perubahan pada penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) serta penurunan tarif PKB dari 1,60 persen menjadi 1,05 persen dari nilai jual objek pajak.
