Untuk itu, lanjut LaNyalla, dalam Rakor itu, DPD RI ingin memastikan, BUMN Karya, yang mendapat penugasan maupun mengikuti tender Proyek Strategis Nasional, mampu berjalan on the track. Sehingga target jumlah proyek dan waktu yang dipatok pemerintah melalui KPPIP dapat terlaksana. (*)
Tip & Trik
loading…
