Terkait perpanjangan Inpres, LaNyalla mengaku optimis presiden akan merespon. Karena memang progres rehab rekon masih di kisaran 50 persen, akibat terdampak Covid dan persoalan relokasi yang masih ditolak oleh warga dan masih adanya persoalan pembebasan lahan. Bahkan pembangunan kawasan pantai, masih sebatas pembangunan tanggul penahan air.
“Artinya memang faktanya masyarakat korban masih membutuhkan Inpres tersebut untuk diperpanjang,” tukas LaNyalla.
Sementara terkait debitur gagal bayar akibat menjadi korban gempa, mantan Ketua Umum KADIN Jatim itu mengaku prihatin dengan kebijakan OJK dan perbankan. Mengingat kualifikasi debitur didominasi UMKM.
“Ini seharusnya juga bisa ditempuh mekanisme bailout. Apalagi jelas data dan riwayatnya bahwa mereka korban bencana alam. Konglomerasi aja di bailout oleh pemerintah, mengapa UMKM tidak? Ini logika paling sederhana. Saya yakin Pak Jokowi punya keberpihakan dalam kasus-kasus seperti ini,” pungkas LaNyalla.
Turut mendampingi LaNyalla, senator asal Sulteng, Habib Saleh Al Jufrie, Lucky Semen, Wartabone dan Abdul Rachman Thaha. Tampak pula senator Fadhil Rahmi (Aceh), Ibnu Halim (NTB), Asyera Respati (NTT), Djafar Al Katiri (Sulut), A. Abubakar Bachmid (Gorontalo), Adilla Aziz (Jatim), Bustami Zainudin (Lampung), Zainal Arifin (Kaltim), M. Sanusi dan Yance Samonsbara (Papua Barat) serta Asni Hafid dan Fernando Sinaga (Kaltara).
