Beranda - Pendidikan - Artikel - QUO Vadis PJU
Riyon
Riyon

QUO Vadis PJU

Print Friendly, PDF & Email

Oleh. Riyon

Kegamangan pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi 9 daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat lengkap sudah. Terhitung, Oktober 2016 mendatang seluruh bidang yang ada kewenangan di daerah, sesuai aturan regulasi pemerintah pusat sudah berpindah tangan ke Provinsi.

Begitu juga Dinas Kehutanan dan Bidang SLTA pada Diknas juga mengalami nasib yang sama. Sedangkan masalah P3D dari Kementerian ESDM Prov Sumbar yang masih ada di daerah pengelolaan hanya panas bumi. Itu pun tidak bisa menjamin pemerataannya sebab skalanya kecil.

Tetapi ada sesuatu yang tercecer di jalan tetapi bukan bunga di tepi jalan, yaitu pengelolaan Penerangan Lampu Jalan atau yang dikenal Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah. Seperti halnya di Kab Sijunjung dan mungkin 8 daerah tingkat II yang lain juga sama. Selama ini masalah PJU dikelola oleh Distamben dan Energi daerah tingkat II masing-masing. Karena sinyal ini tidak tertangkap oleh si pembuat kebijakan alias eror, aturan pemerintah entah itu Provinsi entah pusat, masalah pengelolaan JPU tak tersentuh.

Lantas timbul pertanyaan siapa institusi yang bakal menangani PJU, setelah terkuburnya kewenangan Distamben di daerah tingkat II. Setelah tersunat Peranturan Pemerintah terbaru tentang alih fungsi kewenangan daerah tingkat II. Apapun perizinan mengangkut pengelolaan SDA bidang pertambangan dan energi dan lainya kewenangannya rekomendasi adalah Provinsi. Lalu legalitas pengeluaran perizinan adalah Kementerian ESDM RI.

Sebelum berlaku aturan pemerintah yang baru mengurusi pengelolaan Sumber Daya Alam terutama sumber daya mineral, gas dan panas bumi, energi terbarukan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para tambang rakyat, pengusaha yang mengantongi IUP. Termasuk penanganan pasca tambang dan reklamasi bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan institusi terkait.

Kondisipun kini mulai berubah auranya juga berubah bukan aura kasih. Lantas ada beberapa pertanyaan yang selalu mengganjal dalam hati siapa yang nantinya ngurusi PJU. Masalah illegal mining yang menyisakan degradasi ekosistem sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) pasca tambang tidak ada tanda kehidupan untuk dilakukan reklamasi.

Apakah dalam kepengawasan dan pembinaan masalah pertambangan beralih ke Provinsi bisa teroptimalisasikan. Dan apakah bisa dihandel semuanya oleh provinsi bahkan pusat?, malah justru sebaliknya,masalah Standar”Clean and Clear” dari 5000 pemegang IUP diIndonesia ternyata 3.966 IUP belum memenuhi standar IUP Clean and Clear.

Belum lagi maraknya aktivitas illegal mining disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Porak-poranda semakin menjadi-jadi lebih gila dari pada orang gila. Kalau orang gila masih bisa disembuhkan di RS Jiwa, kalau ekosistem DAS sudah semakin menggila kehancurnya dikarenakan lingkaran setan illegal mining yang penuh muatan berbagai macam. Segala kepentingan dan tak akan bisa disembuhkan.

Namun percayalah nantinya akan menerima paket kebijakan dari Tuhan Allah Subhana wa’taalla yaitu kado bencana akan melanda yang tidak ada kaitannya dengan fenomena alam.

Kita kembali masalah kepastian pengelolaan JPU masa selanjutnya, tentu harus terfikirkan dan tersadarkan, penerangan jalan termasuk kebutuhan masyarakat.Suatu daerah bagaikan kota mati kalau lampu penerangan jalan pundur, karena terlanda suatu faktor yang belum tertuntaskan.

Untuk itu sudah saatnya Institusi Kementerian ESDM yang ada di Provinsi membuka mata-lebar-lebar jangan diabaikan dan terlupakan tentang pengelolaan PJU didaerah tingkat II Kota/Kabupaten siapa yang diberi legalitas untuk mrengelolaannya. Tentu nada ini kalau diseimbangkan sama bunyi nada yang terucap dari para mulut karyawan dilingkup Destamben & energi di daerah tingkat II di Prov Sumatera Barat., “Selau bertanya-tanya, belum terkuaknya legalitas siapa yang bakal mengelola, kalau PLN tak mungkin dan konyol sudah. (*)

Baca juga artikel Riyon lainnya:

Tujuh Huruf Yang Mematikan

Geliat Kerja Kepala Daerah

Peningkatan Kopetensi Wartawan

One Vilage One Product

Sadar Bencana

Revolusi Moral

Pemenang Pilkada, Syukuri Hasil Dengan Terobosan

 

Lebih lengkap, baca:

The Public Edisi 15/Th. III/15-21 Maret 2016

(terbit tiap Senin)

Cover The Public Edisi 15/15-21 Maret 2016
Cover The Public Edisi 15/15-21 Maret 2016

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

internet

Cara Jitu Hemat Paket Internet

Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kuota cepat habis, agar hal tersebut tidak terus menerus ...