Juga persoalan demand atau ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan. Jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton.
Politisi PKS ini berpendapat, berapapun pemerintah menganggarkan pupuk subsidi dari APBN, dapat dipastikan persoalan tidak akan selesai. Perlu terobosan yang fundamental untuk merubah politik anggaran di subsidi pertanian di bagian pupuk.
Ia beralasan sudah puluhan tahun dengan puluhan triliun tiap tahun digelontorkan dalam bentuk APBN yang diperuntukkan mensubsidi pupuk, tapi tujuan tidak pernah tercapai, yakni swasembada pangan. Karena terkadang dalam distibusi pupuk ini memunculkan persoalan baru.
“Saya mengusulkan, subsidi puluhan triliun pupuk ini di alihkan saja pada subsidi harga. Beli produk pertanian oleh pemerintah dari petani-petani kecil dengan harga tinggi dan kemudian jual dengan harga subsidi kepada masyarakat. Nanti pupuk akan mengikuti harga pasar sehingga akan memangkas persoalan kelangkaan pupuk subsidi karena harga pupuk standar. Jadi permasalahan pupuk subsidi dengan sistem distribusi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah akan secara natural mengikuti mekanisme pasar”, usul Nevi.
