Berdasarkan hasil evaluasi dari Polri menunjukkan peningkatan angka kejahatan sebesar 11,80 persen selama PSBB diterapkan di beberapa daerah. “Jenis kejahatan yang terjadi didominasi tindakan pencurian dengan pemberatan (curat) dengan sasaran minimarket,” terangnya.
Yorrys juga mendesak BNPB melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peranannya mengatasi dampak sosial dan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat.
“Utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, atas penerapan PSBB,” paparnya.
Selain itu, Ketua Komite II DPD RI ini juga mengharapkan bahwa penanganan dan pencegahan virus Corona harus dilakukan secara menyeluruh dari tingkat kabupaten/kota hingga perdesaan.
Untuk itu peran BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan desa harus saling bersinergi.
“Seluruh rantai koordinasi harus jelas. BNPB dan BPBD harus dapat memastikan seluruh relawan yang terjun ke masyarakat telah mempunyai pengetahuan. Terlebih lagi, kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan adalah kelompok umur yang sangat rentan terhadap penyebaran virus,” kata Yorrys.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 1:1.300 orang. Sedangkan jumlah dokter spesialis paru sangat terbatas sehingga hal ini menjadi permasalahan. “Selain itu, rasio anggaran kesehatan dan jumlah rumah sakit yang tersebar di Indonesia masih sangat kecil,” terangnya.
