John berpendapat kalau dalam melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Cipta Kerja, PPUU DPD RI sebaiknya memiliki cukup data mengenai kekurangan prinsipal terhadap norma-norma UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maupun yang tidak sinkron dengan UU yang lain atau dengan UU yang terkait. “Penting juga diusulkan ke Badan Legislatif DPR RI, agar struktur konsideran memperhatikan usul dan saran DPD RI sebagai kamar kedua legislasi,” terangnya.
Sementara itu, Budiman Ginting Guru Besar Universitas Sumatera Utara menyarankan dalam peninjauan dapat dimasukkan mengenai nilai-nilai kearifan lokal. “Bagaimana hak ulayat dapat diakomodir tidak tergerus masuknya modal asing. DPD RI juga dapat mengusulkan agar lebih mengutamakan kepentingan daerah.
Tip & Trik
