“Salah satu program yang sudah berjalan seperti BPUM harus dilanjutkan. Adanya BPUM tentunya dapat menyelamatkan pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Bank BRI bersama BRI Research Institute, dimana dari 3.043 UMKM yang disurvey ada sebanyak 44,8% UMKM yang kapasitas dan kinerja usahanya meningkat dan 51,5% yang usahanya kembali beroperasi setelah mendapat dana dari BPUM”, ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu
Nevi menambahkan Pemerintah juga harus memperbaiki data penerima BPUM. Karena dalam temuan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 setidaknya ada sebanyak 418.947 penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria. Jika datanya diperbaiki, bantuan yang disalurkan pun akan tepat sasaran dan tepat guna”.
“Adanya pembatasan aktifitas warga tentunya akan mempengaruhi perilaku jual-beli masyarakat menjadi digital. Oleh karenanya Pemerintah juga harus meningkatkan digitalisasi pelaku UMKM yang masih minim, dimana hingga Februari 2021 menurut data KemenKopUKM baru ada 12 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital, “ujar Politisi Perempuan nasional PKS.
