Begitu juga disampaikan anggota Komisi V lainnya Rahmat Saleh. Pria yang tinggal di Limaumanis ini juga banyak mendapatkan pertanyaan soal zonasi. Apalagi keberadaan SMA/SMK di Limaumanis cukup jauh. ”Seperti apa sosialisasi yang dilakukan Disdik untuk program ini. Masyarakat banyak tak mengetahuinya,” katanya.
Bahkan, anggota Komisi V lainnya Amora Lubis mengaku minim mengetahui pola PPDB tahun ini. Padahal sebagai mitra kerja di komisi, pihaknya semestinya diberitahu polanya. ”Tahun ini kami tak mengetahui sistemnya, sehingga kami kesulitan menjawab pertanyaan dari warga,” kata pria dari Dapil Pasaman-Pasbar ini.
Di sisi lain, Sabrana anggota DPRD dapil Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Solsel menyorot pelaksanaan PPDB online yang masih sedikit. Terutama di Kabupaten Solok dan Solsel. Padahal jaringan internet di dua lokasi itu mencukupi.
Ketua Komisi V Hidayat menyorot zonasi pada sistem PPDB ini. Bahkan dia mengakui ada keluhan aplikasi yang tak berjalan. Termasuk keluhan tak lolos di pilihan pertama, juga tak lolos di pilihan kedua. Walau nilai rata-rata memenuhi standar di sekolah pilihan kedua.
